YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN NUSANTARA
Profil, kontak, SBU, dan rekam jejak pengadaan
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN NUSANTARA ikut pengadaan pemerintah sejak 2024 sampai 2026, paling banyak di bidang jasa konsultansi badan usaha non konstruksi. Menurut data BidIntel, perusahaan ini mendaftar di 4 paket, memasukkan penawaran di 4 paket, dan menang 4 paket. Perusahaan ini berlokasi di Kab. Wajo, Sulawesi Selatan. Total nilai paket yang dimenangkan Rp 157,8 Jt. Paling sering menang di Mahkamah Agung. Sumber: data pengadaan publik SPSE dan INAPROC, diolah BidIntel (diperbarui 6 Nov 2026).
Statistik, grafik, dan riwayat di bawah mengikuti filter ini.
Data BidIntel · 2024–2026. Mendaftar = terdaftar sebagai peserta paket. Ikut menawar = memasukkan harga penawaran.
Alamat & Kontak
Wajo (Kab.) - Sulawesi Selatan
Telepon dan email belum tersedia.
Asuransi, penjamin, atau bank garansi? Kontak pemenang tender di Kab. Wajo tersedia lengkap dan bisa diekspor ke Excel dengan Direktori Pro.
SBU & Kualifikasi
Data SBU belum tersedia.
Riwayat Paket
Paket yang didaftari, ditawar, dan dimenangkan perusahaan ini.
Mendaftar & Ikut Menawar
| Paket | Instansi | Harga Penawaran | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pekerjaan Konsultansi Layanan Posbakum ↗ 10700700000 · Non-Tender | Mahkamah Agung | Rp 50,0 Jt | Menang |
| Jasa Konsultasi Pos Bantuan Hukum PN Sengkang TA. 2026 ↗ 10729480000 · Non-Tender | Mahkamah Agung | Rp 36,0 Jt | Menang |
| Pos Bantuan Hukum ↗ 11035555 · Non-Tender | Mahkamah Agung | — | Menang |
Pengalaman Perusahaan untuk Hitung SKP
Bahan untuk menghitung SKP sendiri. BidIntel tidak menghitung SKP secara otomatis.
Data BidIntel · 2024–2026 · paling banyak 100 paket terbaru.
Analisis & Aktivitas
Analisis Penawaran vs HPS
Seberapa jauh harga penawaran perusahaan ini di bawah HPS.
Memuat akses analisis…
Aktivitas & Nilai Kontrak per Tahun
| Tahun | Ikut (paket) | Menang (paket) | Nilai kontrak (Rp) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | Rp 35.853.000 |
| 2025 | 1 | 1 | Rp 35.999.712 |
| 2026 | 2 | 2 | Rp 85.975.920 |
Aktivitas per Instansi
| Instansi | Ikut (paket) | Menang (paket) |
|---|---|---|
| Mahkamah Agung | 4 | 4 |
Distribusi Kategori Pekerjaan
- Non-Tender (Pengadaan Langsung)4 paket 100%
Perjalanan Perusahaan
- Pertama TercatatTahun 2024
- Menang Pertama2024 · Mahkamah Agung — Pos Bantuan Hukum
- Kontrak TerbesarRp 50,0 Jt — Pekerjaan Konsultansi Layanan Posbakum (Mahkamah Agung)
- Instansi LanggananMahkamah Agung (4×)
- Terakhir Aktif6 Nov 2026
Kompetitor yang Sering Dihadapi
Data BidIntel · 2024–2026. Perusahaan yang paling sering ikut menawar di paket yang sama.
Memuat data kompetitor…
Data Resmi LPJK
Data resmi dari LPJK Kementerian PU: identitas, SBU, pengurus, legalitas, dan pengalaman. Berbeda dari riwayat tender SPSE di atas.
Data resmi LPJK belum tersedia di BidIntel. Informasi mengikuti ketersediaan sumber.
Perusahaan lain di Kab. Wajo
- CV.SERIKAYA UTAMA63 paket menang
- MULTI SARANA SOLUTION43 paket menang
- CV. PUTRA IRFAN41 paket menang
- CV ATHIRAH PRITAMA39 paket menang
- CV.WAHYU RABBANIAH33 paket menang
- CV. PANDAWA LIMA KONSULTAN33 paket menang
- cv.saindo konstruksi24 paket menang
- CV.IRVHAN22 paket menang
Pertanyaan umum tentang YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN NUSANTARA
Di mana lokasi YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN NUSANTARA?
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN NUSANTARA berlokasi di Kab. Wajo, Sulawesi Selatan. Alamat yang tercatat: Wajo (Kab.) - Sulawesi Selatan.
Berapa paket pengadaan yang dimenangkan YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN NUSANTARA?
Menurut data BidIntel, YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN NUSANTARA menang 4 paket dengan total nilai Rp 157,8 Jt. Perusahaan ini mendaftar di 4 paket dan memasukkan penawaran di 4 paket.
Instansi apa saja yang pernah memberi pekerjaan kepada YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN NUSANTARA?
Paling sering menang di Mahkamah Agung. Daftar lengkap per instansi ada di bagian Analisis & Aktivitas.
Sejak kapan YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN NUSANTARA aktif mengikuti pengadaan pemerintah?
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN NUSANTARA tercatat ikut pengadaan pemerintah sejak 2024 sampai 2026.
Klaim profil untuk mengelola informasi perusahaan dan pengaturan privasi.
Pemilik yang sudah terverifikasi dan berlangganan Pro bisa menyembunyikan data tertentu.
Pelajari Privat Perusahaan